PMK No. 94/PMK.02/2013 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

DOWNLOAD DI SINI

Aplikasi SIMAK BMN 2013 (Tambahan untuk Tingkat Wilayah, Eselon I, dan Penguna Barang)

Aplikasi SIMAK BMN 2013 (Tambahan untuk Tingkat Wilayah, Eselon I, dan Penguna Barang)

DOWNLOAD APLIKASI beserta PETUNJUKNYA :
1. Website Perbendaharaan
2. Google Drive


Pemberitahuan untuk Update Migrasi  :

1. Update Migrasi BMN 2013 hanya digunakan untuk yang datanya masih bermasalah ;
   dengan aplikasi Migrasi versi 13.1.1

2. Indikasi Masalahnya : setelah migrasi nilai dan kuantitas BMN yang di normalisasi tidak nol (0)

3. Untuk yang tidak ada masalah dengan migrasi BMN (aplikasi sebelumnya) tidak perlu melakukan update

4. Untuk yang bermasalah silahkan lakukan update dan migrasi ulang (dampaknya migrasi ulang data BMN ;
   yg telah diinput dengan aplikasi SIMAK-BMN 2013 pada TA 2013, (aplikasi baru) harus diinput ulang

Update Aplikasi SAKPA Versi 06.004

Referensi
Ver.06.02		03-Jun-13	Penambahan Akun (S-3769/PB/2013 tanggal 29 Mei 2013) :
			423152 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS (Akun Baru)
			423153 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B (Akun Baru)
			Penambahan Akun (S-2613/PB/2013 tanggal 10 April 2013) :
			423292  Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (Akun Baru)
			423293  Pendapatan Bea Lelang Pegadaian ( Akun Baru)
			Ket : instalasi update referensi 06.02  dilakukan setelah update aplikasi 05.003, instalasi update ini juga sekaligus memperbaiki akun 524113 dan 524114 yang sempat kehapus.
Aplikasi
Ver.06.004		02-Jul-13	Penambahan Validasi Akun 169XXX (Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Amortisasi) terkait Rekonsiliasi BMN (Internal)

DOWNLOAD DI SINI

Aplikasi RKAKL-DIPA 2014

1. Install Data RKAKL-DIPA 2014 (10-07-2013) N E W
2. Install Modul RKAKL 2014 (09-07-2013) N E W
3. Install Runtime VFP 10.0 (09-07-2013) N E W Download Materi Sosialisasi Petunjuk Penyusunan RKAKL 2014 dan Materi Sosialisasi Aplikasi RKAKL 2014

S-4599/PB/2013 TENTANG PENJELASAN LEBIH LANJUT PENGGUNAAN AKUN PERJALANAN DINAS

PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA BULAN KETIGA BELAS TAHUN 2013

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 292-1/SEK/KU.01/7/2013 tanggal 4 Juli 2013, perihal Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas Tahun 2013, yang ditujukan untuk Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan Mahkamah Agung RI serta para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)
Suratnya

Update Aplikasi GPP Satker Versi 21 Juni 2013

Setelah release aplikasi GPP 2013, dan telah dilakukan update Aplikasi tanggal  14 Mei 2013 dan telah digunakan oleh satker dan KPPN, ternyata masih banyak laporan berbagai KPPN dan Satker bahwa ada beberapa menu yang belum dapat digunakan secara baik dan eror disana sini, terutama untuk Pembuatan Gaji bulan 13 Tahun 2013 dimana tetap terpilih gaji bulan Juli 2013.

Download di sini  

MAHKAMAH AGUNG RAIH OPINI WTP

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung resmi meraih opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) dari BPK pada hari ini Senin, 24 Juni 2013 di auditorium BPK RI. Penyerahan opini ini secara resmi diterima oleh ketua Mahkamah Agung, Dr. HM Hatta Ali, SH., MH pada acara Penyampaian opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga-lembaga negara tahun 2012 kepada pimpinan lembaga negara.

"Yang membuat istimewa capaian WTP bagi Mahkamah Agung adalah karena Mahkamah Agung terdiri dari 1633 satker, dimana lembaga yang lain hanya terdiri dari paling banyak 70 sakter yaitu BPK. Yang lain, seperti DPR, MPR, MK, KY bahkan hanya satu satker." Kata ketua BPK, Hadi Poernomo dalam sambutannya yang disambut aplaus meriah dari para undangan.

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR. 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Untuk lebih jelasnya perihal tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut diatas.(indah/humas)

• PERATURAN SEKMA RI NO. 02 TAHUN 2013

PP No. 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke 13 dalam Tahun Anggaran 2013

 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke 13 dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensuin/Tunjangan


Download di sini

Sudah 56 K/L Mendapat Tunjangan Kinerja

 

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri (PNS). Selain dengan kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, juga melalui perbaikan struktur penggajian, dan pemberian tunjangan berbasis kinerja.

Tunjangan kinerja, saat ini sudah diberikan terhadap 56 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. “Namun besarannya masih sekitar 40 – 50 persen dari pagu yang ditetapkan,” ujar Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, Senin (18/03).

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) MA TAHUN 2012

JAKARTA - HUMAS, Berikut dilampirkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2012.

• LAKIP TAHUN 2012

Siaran Pers Opini BPK atas LKPP 2012

S-01222/AG/2013 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran MA RI 2013

S-01222/AG/2013 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran MA RI tanggal 07 Juni 2013. Revisi buka blokir Satker Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan satker lain lingkup Mahkamah Agung RI.

Download S-01222/AG/2013

PENYUSUNAN LAKIP

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 156/BUA/OT.01.2/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal Penyusunan LAKIP, yang ditujukan untuk Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

• SURAT PENYUSUNAN LAKIP
• CONTOH LAKIP
• CONTOH RENSTRA

Aplikasi SIMAK-BMN 2013

Aplikasi dan PETUNJUK OPERASIONAL APLIKASI MIGRASI dan penyusutan pertama kali SIMAK BMN

Download  di sini

PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Nomor : PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Download di sini

Update SPM 13.0.5

  - Perbaikan menu Transfer Pagu dan Revisi Pagu
  - Perbaikan menu Cetak SPP
  - Perbaikan menu Monitoring Data Kontrak terkait pesan 'too long for norevisi'
  - Perbaikan menu Penyesuaian Realisasi Pada Pagu

Download di sini 

APLIKASI SIMAK BMN 2013 (Launching Version)

Instalasi Aplikasi, Database dan Tools

1. Bila menggunakan Windows XP cukup double klik installer-DBBMN13, InstallerBMNKPB13, dan Installer-MigrasiBMN 2013;

2. Bila menggunakan os versi Windows Vista ke atas,disarankan menggunakan klik kanan “Run As Administrator”;

3. Instalasi Database BMN13 (DBBMN13) dilakukan hanya sekali selanjutnya update (bila ada).

4. Installer Aplikasi SIMAKBMN dan Tool Migrasi dapat dilakukan lebih dari sekali (bila aplikasi rusak,dll).

5. Aplikasi dan Database menggunakan versi resmi yang terakhir (terupdate).

Download di sini

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LPSE MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta-Humas: Menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 080-1/SEK/KU.01/2/2013 tentang Penggunaan LPSE Mahkamah Agung sebagai wadah informasi pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja di Mahkamah Agung.
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang belum membuat Admin Agency, Sub Admin Agency dan Verifikator untuk segera menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut di atas. Apabila ingin melaksanakan pelatihan LPSE Mahkamah Agung RI diharapkan untuk konfirmasi jadwal pelatihan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.
Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan surat selengkapnya.

• Surat Tindak Lanjut Penggunaan LPSE

Surat Kementerian Keuangan Perihal Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran Dalam Rangka Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan/Pemotongan Belanja K/L TA 2013

Update Aplikasi RKAKL-DIPA 2013 Tanggal 27 Mei 2013

Aplikasi RKAKL-DIPA 2013

1. Install Data RKAKL-DIPA 2013 (27-05-2013)

2. Install Modul RKAKL 2013 (27-05-2013)

3. Install Runtime VFP 9.0 (06-11-2012)

Update Aplikasi SAKPA Versi 05.003

Update Aplikasi SAKPA Versi 05.003


Penambahan Akun (ND-973/PB.6/2013) :
166311 Aset Lainnya Reklasifiasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran - PFK Minus (Berubah Uraian)
166312 Aset Lainnya Reklasifiasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran - BPPR Minus (Baru)
166313 Aset Lainnya Reklasifiasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran - BPJ Minus (Baru)

Penambahan Akun (ND-1053/PB.6/2013) :
162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (Baru)
162411 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan - BLU (Baru)


Perbaikan/Perubahan
1. Pelebaran kolom nomor dokumen revisi DIPA
(lakukan install updatenya kemudian ubah nomor dokumen revisi atau copy ulang dari aplikasi spm, revisi dipanya)


Download di sini

MATERI BIMTEK PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PTA GORONTALO TAHUN 2013

MATERI BIMTEK PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PTA GORONTALO TAHUN 2013


DOWNLOAD KLIK DI SINI

Penggunaan ORM pada Pengembangan SAKTI

Pada saat ini pengembangan SAKTI telah sampai pada tahapan Unit Test dan akan segera memasuki tahapan Integration Test. Untuk sampai memasuki tahapan ini tentunya sebelumnya telah dilakukan tahapan pengembangan aplikasi. Aplikasi SAKTI dikembangkan dengan teknik pemrograman Object Relational Mapping, Object Relational Mapping atau biasa dikenal dengan istilah ORM adalah sebuah teknik pemrograman yang dapat memetakan tabel pada basis data relasional dengan bahasa pemrograman berorientasi objek.
Penggunaan ORM pada pengembangan aplikasi mempunyai keunggulan dari sisi kepraktisan pengelolaan database melalui teknik pemrograman yang digunakan, dikarenakan setiap tabel sudah dipetakan melalui kelas-kelas yang dibangun pada aplikasi tersebut. Setidaknya terdapat empat kemudahan yang diperoleh jika menggunakan ORM, yaitu:

Update Aplikasi GPP Satker Versi 14 Mei 2013

Update Aplikasi GPP Satker Versi 14 Mei 2013   

Download di sini

Update Aplikasi GPP Satker versi 1 Mei 2013

Update Aplikasi GPP Satker versi 1 Mei 2013

Untuk mendownload klik di sini

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tentang Penyesuaian Gaji Pokok tahun 2013

SE-16/PB/2013 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download di sini

Update SPM 2013 versi 13.0.4

Update SPM 2013 versi 13.0.4

Untuk mendownload  klik di sini

FAKTUR PAJAK TAHUN 2013

Dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2012, terdapat perubahan-perubahan yang signifikan yang merubah ketentuan PER-13/PJ/2010, tentang mekanisme penerbitan Faktur Pajak.

Perubahan-perubahan tersebut antara lain :

1. Kode Aktivasi dan Password

Ketentuan lama : tidak ada.

Ketentuan baru : ada.

2. Otorisasi Pemberian No Seri Faktur Pajak

Ketentuan lama : ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan.

Ketentuan baru : diberikan oleh DJP dengan mekanisme yang ditentukan, dimana jika No Faktur Pajak sudah habis maka harus melakukan permohonan secara berkesinambungan.

3. Kode cabang dalam penomoran Faktur Pajak

Ketentuan lama : ada.

Ketentuan baru : tidak ada.

Input Data Output Program 04 Ditjen Badilag T.A. 2012 Pada Aplikasi Monev Anggaran Kementrian Keuangan RI

Kepada Yth :
1. Ketua MS Aceh dan Ketua PTA
2. Ketua Msy dan Ketua PA
Se-Indonesia
Assalamu'alaikum Wr Wb.
Dengan ini kami sampaikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 0826/DjA/KU.00/IV/2013, tanggal 24 April 2013, perihal Input Data Output Program 04 Ditjen Badilag T.A. 2012 Pada Aplikasi Monev Anggaran Kementrian Keuangan RI.
Demikian, terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr Wb.

---

Untuk mendownlod file dalam bentuk PDF, silahkan klik disini

Sumber : http://www.badilag.net

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Download di sini

PMK No. 72/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

PMK No. 72/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014


Download di sini

PMK No. 71/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 71/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Download di sini

Apakah Rekanan Pemerintah Wajib PKP ?

Judul artikel PKP ini berasal kalimat yang dicari oleh pengunjung, diketik di form isian mesin pencari, dari catatan pengunjung blog yang diarahkan mesin pencari ke artikel tertentu di blog ini. Tidak ada aturan yang mewajibkan rekanan pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasal-pasal pada aturan dibuat bersifat umum, tidak boleh bersifat diskriminasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan mewajibkan belanja pemerintah hanya kepada pengusaha besar yang PKP saja.

SKENARIO IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI AWAL TAHUN

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi(SAKTI) merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan SPAN pada tingkat Satuan Kerja. SAKTI mencakup dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, GL dan pelaporan, dengan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi informasi. Desain pengembangan SAKTI merupakan kelanjutan dari aplikasi-aplikasi eksisting yang telah digunakan dalam pengelolaan keuangan.  Terkait dengan hal itu ada beberapa modul SAKTI yang membutuhkan inputan data migrasi ataupun konversi dari aplikasi eksisting.  Migrasi atau konversi dilakukan agar transaksi yang sudah ada tidak perlu diinput secara manual kedalam SAKTI.

E-MONEV LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2013 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 390 TAHUN 2006 UNTUK LINGKUNGAN PENGADILAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor : W26-A/459/KU.01/IV/2013 tanggal 4 April 2013, perihal E-Monev Laporan Triwulan I Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Se- Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
  Berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.

• Surat
• Lampiran

E-MONEV LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2013 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 390 TAHUN 2006 UNTUK LINGKUNGAN PENGADILAN DI SELURUH INDONESIA

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 144-1/SEK/KU.01/3/2013 tanggal 27 Maret 2013, perihal E-Monev Laporan Triwulan I Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, yang ditujukan kepada Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Kepala Pengadilan Militer Utama, serta para Kepala pengdilan Militer Tinggi di Seluruh Indonesia.
Berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(Ind)

• Suratnya 

Untuk Pengadilan di Lingkungan PTA Gorontalo, harap segera mengirimkan laporan dimaksud paling lambat tgl 5 April 2013 melalui e-mail : keuanganptagorontalo@gmail.com

Satker Agar Segera Merevisi Belanja Perjalanan Dinas yang Dibebankan pada Akun 52119 menjadi 524113 dan 521219 menjadi 524114

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi belanja perjalanan dinas, Menteri Keuangan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Kementerian dan Lembaga. Surat bernomor S-2056/MK.5/2013 tanggal 18 Maret 2013 hal Langkah-Langkah Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi belanja Perjalanan Dinas meminta agar Kementerian/Lembaga segera melakukan revisi belanja perjalanan dinas yang dibebankan pada akun 521119 dan 521219.
Pokok-pokok dalam S-2056/MK.5/2013 adalah sebagai berikut:

• Saat ini pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan tugas di dalam kota dan di luar kantor berupa biaya transport dalam kota dan kegiatan yang dilaksanakan dengan paket meeting (fullboard/fullday/halfday) dibebankan pada belanja barang operasional/non operasional.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap mengatur bahwa pelaksanaan tugas di dalam kota di luar kantor dan kegiatan yang dilaksanakan dengan paket meeting (fullboard/fullday/halfday) di hotel atau tempat menginap lainnya memenuhi kriteria perjalanan dinas, yaitu melakukan pekerjaan di luar kantor yang disertai dengan surat tugas, diberikan biaya transportasi/biaya penginapan/uang harian/uang saku.
• Agar pelaksanaan dan pembebanan biaya perjalanan dinas menjadi lebih tertib dan terkendali, diminta para Pengguna Anggaran (PA) cq. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil langkah-langkah:

a. Melakukan revisi alokasi biaya pada:

1. Belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan operasional satker Akun 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya MENJADI Akun 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota.
2. Belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual). Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya MENJADI Akun 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

Keterangan:
1)    Akun 524113 merupakan akun baru yang digunakan untuk mencatat pengeluaran biaya perjalanan dinas berupa bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan operasional satker.
2)    Akun 524114 merupakan akun baru yang digunakan untuk mencatat pengeluaran biaya perjalanan dinas paket meeting berupa biaya transport, uang saku dan paket meeting/kontraktual yang dilakukan di dalam kota.

b. KPA menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Kepala Kanwil DJPBN.

Dokumen yang dipersyaratkan berupa:
1)    Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula – menjadi); dan
2)    Arsip Data Komputer RKAK/L DIPA Revisi.

c. Dalam hal tidak terdapat biaya perjaalan dinas pada akun 521119 & 521219

Dalam hal DIPA satker tidak terdapat biaya perjalanan dinas pada akun belanja 521119 dan 521219, KPA menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada Akun Belanja 521119 dan 521219 kepada Kepala Kanwil DJPBN setempat (format pernyataan dapat diperoleh pada KPPN setempat).

CATATAN PENTING:. Revisi tersebut menjadi kewenangan Kanwil DJPBN untuk mengesahkan karena akan tercatat pada halaman IV DIPA.

http://seputar-kppn.com/index.php/kppn/pencairan-dana/175-satker-agar-segera-merevisi-belanja-perjalanan-dinas-yang-dibebankan-pada-akun-52119-dan-521219.html

Revisi DIPA / Penghapusan Tanda Blokir

Berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : W26-/412/KU.01/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, perihal Revisi DIPA/Penghapusan Tanda Blokir yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta

Download surat beserta lampirannya

Hasil Evaluasi Laporan Triwulan IV Tahun 2012

Berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : W26-/411/KU.01/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, perihal Hasil Evaluasi Laporan Triwulan IV Tahun 2012 yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Download surat beserta lampirannya

PENGESAHAN REVISI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2013

Berdasarkan Surat dari a.n Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Anggaran u.b Direktur Anggaran II Nomor : S-269/AG/2013 tanggal 28 Februari 2013, perihal Pengesahan Revisi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2013, yang salah satunya ditujukan kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran pada Seluruh Satker di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
Berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind)

• Surat Beserta Lampirannya

Revisi Anggaran untuk Posbakum Perlu Diperjuangkan

Jakarta l Badilag.net

Salah satu isu terpenting yang mengemuka dalam lokakarya mengenai Posbakum yang digelar C4J USAID di Jakarta, Rabu (6/3/2013) adalah ketiadaan anggaran Posbakum untuk tahun 2013.

Tahun ini, MA tidak memiliki anggaran Posbakum karena berdasarkan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, mulai tahun ini seluruh program bantuan hukum dikelola oleh Kemenkumham, termasuk Posbakum. Masalahnya, tahun ini Kemenkumham ternyata juga belum punya anggaran untuk Posbakum, disebabkan oleh beberapa faktor.

Update Aplikasi RKAKL-DIPA 2013 (Akun 511157 : Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim)

Download :

1. Install Data RKAKL-DIPA 2013 (04-03-2013) N E W

2. Install Modul RKAKL 2013 (01-03-2013) N E W

3. Install Runtime VFP 9.0 (06-11-2012) N E W

HIMBAUAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENGGUNAAN LPSE MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI WADAH INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI SATUAN KERJA DI MAHKAMAH AGUNG

Jakarta-Humas. Sehubungan telah diresmikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor : 080-1/SEK/KU.01/2/2013 tentang Penggunaan LPSE Mahkamah Agung sebagai wadah informasi pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja di Mahkamah Agung menghimbau agar seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI menggunakan LPSE Mahkamah Agung.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sampaikan surat tersebut. (mtw)

• Surat Sekretaris MA Nomor 080-1/SEK/KU.01/2/2013

HIMBAUAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENGGUNAAN LPSE MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI WADAH INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI SATUAN KERJA DI MAHKAMAH AGUNG

Jakarta-Humas. Sehubungan telah diresmikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor : 080-1/SEK/KU.01/2/2013 tentang Penggunaan LPSE Mahkamah Agung sebagai wadah informasi pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja di Mahkamah Agung menghimbau agar seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI menggunakan LPSE Mahkamah Agung.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sampaikan surat tersebut. (mtw)

• Surat Sekretaris MA Nomor 080-1/SEK/KU.01/2/2013