HIMBAUAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENGGUNAAN LPSE MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI WADAH INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI SATUAN KERJA DI MAHKAMAH AGUNG

Jakarta-Humas. Sehubungan telah diresmikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor : 080-1/SEK/KU.01/2/2013 tentang Penggunaan LPSE Mahkamah Agung sebagai wadah informasi pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja di Mahkamah Agung menghimbau agar seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI menggunakan LPSE Mahkamah Agung.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sampaikan surat tersebut. (mtw)

• Surat Sekretaris MA Nomor 080-1/SEK/KU.01/2/2013

HIMBAUAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENGGUNAAN LPSE MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI WADAH INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI SATUAN KERJA DI MAHKAMAH AGUNG

Jakarta-Humas. Sehubungan telah diresmikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor : 080-1/SEK/KU.01/2/2013 tentang Penggunaan LPSE Mahkamah Agung sebagai wadah informasi pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja di Mahkamah Agung menghimbau agar seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI menggunakan LPSE Mahkamah Agung.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sampaikan surat tersebut. (mtw)

• Surat Sekretaris MA Nomor 080-1/SEK/KU.01/2/2013

KETUA MA LANTIK KETUA PT JABAR, KEPALA DILMIL DAN DIRJEN BADILAG

Jakarta-Humas, Kamis 21 Februari 2013. Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali. Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta dan Dirjen Badilag MA. Bertempat di Ruang Kusumah Atmajda Gedung Mahkamah Agung RI.

Berikut Pejabat Yang Di Lantik :
1. DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Jabatan Sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara),
2. Laksma TNI A. R. Tampubolon, SH., MH. Sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama (Jabatan Sebelumnya Kepala Pengadilan Militer Tinggi) dan
3. Drs. H. Purwosusilo, SH, MH sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (Jabatan Sebelumnya Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama)

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis, 21 Februari 2013, saya melantik Saudara DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Laksma TNI A. R. Tampubolon, SH., MH. Sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama dan Drs. H. Purwosusilo, SH, MH sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan bimbingan dan tuntunan-Nya,” ujar Ketua MA, di hadapan para pimpinan MA, sejumlah hakim agung, para pejabat eselon I dan II, para pejabat dan para undangan.

Acara ini di hadiri para pimpinan MA, Hakim Agung, Pejabat Eselon II dan III serta undangan lainnya. (ds/rn)

MA RAIH PERINGKAT KE DUA

Jakarta - Humas. Berdasarkan sumber dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, realisasi penyerapan anggaran Kementerian/lembaga tahun 2012, Mahkamah Agung raih urutan ke-2 dengan jumlah satuan kerja terbanyak dengan nilai penyerapan anggaran 95,07% dengan jumlah satuan kerja 830 dibawah Kementerian Pertanian dan mendapat peringkat ke 12 dari 95 Kementerian. 

Permintaan data Hasil Optimalisasi dan Bukan Hasil Optimalisasi Atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012

Download di sini

Permintaan Laporan

Download di sini

Penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan Program (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

Mau Menyampaikan SPT Tahunan? Ini Cara Penyampaiannya!

Seiring dengan akan berakhirnya tahun pajak 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan peraturan terbaru terkait dengan proses penyampaian SPT Tahunan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 januari 2013. Peraturan ini mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 2011) tentang perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor PER-26/PJ/2012 mengatur bagaimana cara wajib pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Ada 4 (empat) cara penyampaian SPT Tahunan yang diatur dalam peraturan ini, yaitu:

APLIKASI SURAT PERJALANAN DINAS BESERTA SPJ TAHUN 2013

Aplikasi dalam format excel yang terdiri dari:

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
DAFTAR NOMINATIF PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)
KUITANSI

Gaji PNS Bakal Diubah Sesuai Jabatan dan Kinerja

Pemerintah akan mengubah pola perhitungan besaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dengan berdasaran jabatan dan kinerjanya. Namun aturan ini masih menunggu persetujuan Presiden SBY.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menyatakan, dalam aturan ini diperkirakan akan ada kenaikan tunjangan remunerasi dan besaran gaji berdasarkan beban kerja PNS. Hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara.

Struktur Gaji PNS Akan Diubah

Struktur gaji pegawai negeri sipil bakal berubah. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menilai, struktur penggajian pegawai negeri selama ini kacau dan tidak sesuai dengan kinerja.

Dia menjelaskan, struktur penggajian selama ini tidak benar karena gaji pokok yang kecil namun tunjangannya besar. Sehingga, dia mengatakan, pegawai tersebut memperoleh take home pay yang besar.