Nama | Besar | Modifikasi Terakhir | |
---|---|---|---|
367 KB | 28/10/2012 | 23:52:00 | |
1 KB | 28/10/2012 | 23:52:00 | |
19640 KB | 28/10/2012 | 23:52:00 |
Senin, 29 Oktober 2012
Update SPM 2012 Versi 12.1.6
PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2005 s/d 2013
Berdasarkan
Memorandum dari a.n Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Plt. Kepala
Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Nomor : 159/Bua.1/X/2012 tanggal 29
Oktober 2012, tentang Penyampaian Perkembangan Alokasi Anggaran Mahkamah
Agung Tahun 2005 s/d 2013.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind)
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind)
Rabu, 24 Oktober 2012
Tips Sederhana Mengelola Gaji
Tanggal muda, tanggal yang dinanti oleh semua orang. Saatnya gajian,
horeee! Apalagi yang baru menerima gaji pertama, wah, dag dig dug seneng
rasanya. Pikiran langsung penuh dengan rencana: buat beli apa ya, hape
baru, buku baru, makan enak, beli baju, gadget, atau mau jalan-jalan ke
tempat rekreasi. Eitts, tapi hati-hati, jika tak diperhitungan dengan
baik, gaji Anda akan habis dalam sekejap. Survey menyatakan, sebagian
besar orang menghabiskan gaji bulanan mereka hanya dalam waktu seminggu
saja! Luar biasa. But ini adalah masalah, mengapa? Karena kebutuhan kita
tak hanya dalam seminggu saja, masih ada tiga minggu lagi yang harus
dipenuhi. Lantas, bagaimana ini terjadi dan bagaimana cara pemecahannya?
Tips Sederhana Mengelola Gaji
Tanggal muda, tanggal yang dinanti oleh semua orang. Saatnya gajian,
horeee! Apalagi yang baru menerima gaji pertama, wah, dag dig dug seneng
rasanya. Pikiran langsung penuh dengan rencana: buat beli apa ya, hape
baru, buku baru, makan enak, beli baju, gadget, atau mau jalan-jalan ke
tempat rekreasi. Eitts, tapi hati-hati, jika tak diperhitungan dengan
baik, gaji Anda akan habis dalam sekejap. Survey menyatakan, sebagian
besar orang menghabiskan gaji bulanan mereka hanya dalam waktu seminggu
saja! Luar biasa. But ini adalah masalah, mengapa? Karena kebutuhan kita
tak hanya dalam seminggu saja, masih ada tiga minggu lagi yang harus
dipenuhi. Lantas, bagaimana ini terjadi dan bagaimana cara pemecahannya?
Selasa, 16 Oktober 2012
Pengumuman Hasil Seleksi Ujian Tertulis CPNS MA RI TA 2012
Subjek | : | Pengumuman Hasil Seleksi Ujian Tertulis CPNS MA RI TA 2012 |
Lampiran | : | 1 berkas |
Satker Penerbit | : | Mahkamah Agung RI |
Nomor | : | 487.A-1/SEK/KU.01/10/2012 |
Tanggal | : | 15 Oktober 2012 |
Lampiran | : | Wilayah Aceh |
Wilayah Pekanbaru | ||
Wilayah Bengkulu | ||
Wilayah Palembang | ||
Wilayah DKI Jakarta | ||
Wilayah Pontianak | ||
Wilayah Banjarmasin | ||
Wilayah Samarinda | ||
Wilayah Kupang | ||
Wilayah Makassar | ||
Wilayah Kendari | ||
Wilayah Manado | ||
Wilayah Maluku Utara | ||
Wilayah Jayapura | ||
SK SEKMA MA RI | ||
Tata Cara Pemberkasan CPNS 2012 | ||
Daftar Riwayat Hidup |
Pengumuman Hasil Seleksi Ujian Tertulis CPNS MA RI TA 2012
Subjek | : | Pengumuman Hasil Seleksi Ujian Tertulis CPNS MA RI TA 2012 |
Lampiran | : | 1 berkas |
Satker Penerbit | : | Mahkamah Agung RI |
Nomor | : | 487.A-1/SEK/KU.01/10/2012 |
Tanggal | : | 15 Oktober 2012 |
Lampiran | : | Wilayah Aceh |
Wilayah Pekanbaru | ||
Wilayah Bengkulu | ||
Wilayah Palembang | ||
Wilayah DKI Jakarta | ||
Wilayah Pontianak | ||
Wilayah Banjarmasin | ||
Wilayah Samarinda | ||
Wilayah Kupang | ||
Wilayah Makassar | ||
Wilayah Kendari | ||
Wilayah Manado | ||
Wilayah Maluku Utara | ||
Wilayah Jayapura | ||
SK SEKMA MA RI | ||
Tata Cara Pemberkasan CPNS 2012 | ||
Daftar Riwayat Hidup |
Senin, 08 Oktober 2012
Apa itu e-Monev 2012 ? Ini dia jawabannya.
Penerapan PP 39/2006, tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, merupakan
upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan
siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring
dan evaluasi (Monev) yang handal dapat membantu menghimpun informasi
capaian kinerja secara lengkap dan cepat. Informasi capaian kinerja yang
lengkap dapat menjadi masukan bagi proses pengendalian pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan, serta bagi umpan balik terhadap tahap
perencanaan selanjutnya. Sistem Monev yang handal diharapkan akan juga
dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan untuk fase
selanjutnya. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen
perencanaan (Renja-KL dan RKA-KL) harus terus dipantau pelaksanaan
selama Tahun Anggaran berjala.
Sistem Monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan
kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan perlu terus
dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan.
Penyempurnaan mekanisme dan pelaporan monev, secara langsung
mengharuskan terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat
dievaluasi.
Apa itu e-Monev 2012 ? Ini dia jawabannya.
Penerapan PP 39/2006, tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, merupakan
upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan
siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring
dan evaluasi (Monev) yang handal dapat membantu menghimpun informasi
capaian kinerja secara lengkap dan cepat. Informasi capaian kinerja yang
lengkap dapat menjadi masukan bagi proses pengendalian pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan, serta bagi umpan balik terhadap tahap
perencanaan selanjutnya. Sistem Monev yang handal diharapkan akan juga
dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan untuk fase
selanjutnya. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen
perencanaan (Renja-KL dan RKA-KL) harus terus dipantau pelaksanaan
selama Tahun Anggaran berjala.
Sistem Monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan
kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan perlu terus
dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan.
Penyempurnaan mekanisme dan pelaporan monev, secara langsung
mengharuskan terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat
dievaluasi.
Model Aplikasi SAKTI
Bukan perkara mudah melakukan standardisasi sistem untuk 23.533
Satuan Kerja (Satker). Terlebih, mereka mendapatkan DIPA pada tahun 2012
dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai
kompleksitas.
Kompleksitas pada Satker itu ada beberapa kategori,
mulai dari satker dengan tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi,
sedang dan rendah. Kemudian, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM),
setiap satker juga memiliki latar belakang berbeda. Hal tersebut
merupakan tantangan tersendiri dalam melakukan desain pengembangan
Aplikasi SAKTI.Suatu pengembangan sistem harus memperhatikan kebutuhan
pengguna, agar dapat diimplementasikan dengan baik.
Model Aplikasi SAKTI
Bukan perkara mudah melakukan standardisasi sistem untuk 23.533
Satuan Kerja (Satker). Terlebih, mereka mendapatkan DIPA pada tahun 2012
dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai
kompleksitas.
Kompleksitas pada Satker itu ada beberapa kategori,
mulai dari satker dengan tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi,
sedang dan rendah. Kemudian, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM),
setiap satker juga memiliki latar belakang berbeda. Hal tersebut
merupakan tantangan tersendiri dalam melakukan desain pengembangan
Aplikasi SAKTI.Suatu pengembangan sistem harus memperhatikan kebutuhan
pengguna, agar dapat diimplementasikan dengan baik.
Selasa, 02 Oktober 2012
BPK: Perjalanan Dinas Fiktif Rugikan Negara Rp77 Miliar
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan
menyatakan, hasil pemeriksaan signifikan semester I tahun 2012, yang
perlu mendapat perhatian dari pemangku kepentingan antara lain mengenai
perjalanan dinas.
Ketua BPK, Hadi Poernomo, menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kerugian negara atau daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77, miliar.
"Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan," kata Hadi, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (2/10).
Dijelaskan Hadi, penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuang pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hadi menambahkan, pengendalian oleh atasan langsung juga lemah. Pejabat terkait tidak memerivikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.
"Serta terdapat biro perjalanan dinas yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu," kata Hadi.
Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri tidak mau membeberkan Kementerian mana saja yang menduduki peringkat paling banyak melakukan perjalanan fiktif. Ia menyatakan takut salah, karena menyangkut masalah angka. "Nanti Humas akan menyiapkan," tegasnya.
Sumber : JPNN
Ketua BPK, Hadi Poernomo, menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kerugian negara atau daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77, miliar.
"Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan," kata Hadi, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (2/10).
Dijelaskan Hadi, penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuang pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hadi menambahkan, pengendalian oleh atasan langsung juga lemah. Pejabat terkait tidak memerivikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.
"Serta terdapat biro perjalanan dinas yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu," kata Hadi.
Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri tidak mau membeberkan Kementerian mana saja yang menduduki peringkat paling banyak melakukan perjalanan fiktif. Ia menyatakan takut salah, karena menyangkut masalah angka. "Nanti Humas akan menyiapkan," tegasnya.
Sumber : JPNN
BPK: Perjalanan Dinas Fiktif Rugikan Negara Rp77 Miliar
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan
menyatakan, hasil pemeriksaan signifikan semester I tahun 2012, yang
perlu mendapat perhatian dari pemangku kepentingan antara lain mengenai
perjalanan dinas.
Ketua BPK, Hadi Poernomo, menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kerugian negara atau daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77, miliar.
"Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan," kata Hadi, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (2/10).
Dijelaskan Hadi, penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuang pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hadi menambahkan, pengendalian oleh atasan langsung juga lemah. Pejabat terkait tidak memerivikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.
"Serta terdapat biro perjalanan dinas yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu," kata Hadi.
Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri tidak mau membeberkan Kementerian mana saja yang menduduki peringkat paling banyak melakukan perjalanan fiktif. Ia menyatakan takut salah, karena menyangkut masalah angka. "Nanti Humas akan menyiapkan," tegasnya.
Sumber : JPNN
Ketua BPK, Hadi Poernomo, menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kerugian negara atau daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77, miliar.
"Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan," kata Hadi, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (2/10).
Dijelaskan Hadi, penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuang pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hadi menambahkan, pengendalian oleh atasan langsung juga lemah. Pejabat terkait tidak memerivikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.
"Serta terdapat biro perjalanan dinas yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu," kata Hadi.
Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri tidak mau membeberkan Kementerian mana saja yang menduduki peringkat paling banyak melakukan perjalanan fiktif. Ia menyatakan takut salah, karena menyangkut masalah angka. "Nanti Humas akan menyiapkan," tegasnya.
Sumber : JPNN
Langganan:
Postingan (Atom)