PMK No. 94/PMK.02/2013 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

DOWNLOAD DI SINI

Aplikasi SIMAK BMN 2013 (Tambahan untuk Tingkat Wilayah, Eselon I, dan Penguna Barang)

Aplikasi SIMAK BMN 2013 (Tambahan untuk Tingkat Wilayah, Eselon I, dan Penguna Barang)

DOWNLOAD APLIKASI beserta PETUNJUKNYA :
1. Website Perbendaharaan
2. Google Drive


Pemberitahuan untuk Update Migrasi  :

1. Update Migrasi BMN 2013 hanya digunakan untuk yang datanya masih bermasalah ;
   dengan aplikasi Migrasi versi 13.1.1

2. Indikasi Masalahnya : setelah migrasi nilai dan kuantitas BMN yang di normalisasi tidak nol (0)

3. Untuk yang tidak ada masalah dengan migrasi BMN (aplikasi sebelumnya) tidak perlu melakukan update

4. Untuk yang bermasalah silahkan lakukan update dan migrasi ulang (dampaknya migrasi ulang data BMN ;
   yg telah diinput dengan aplikasi SIMAK-BMN 2013 pada TA 2013, (aplikasi baru) harus diinput ulang

Update Aplikasi SAKPA Versi 06.004

Referensi
Ver.06.02		03-Jun-13	Penambahan Akun (S-3769/PB/2013 tanggal 29 Mei 2013) :
			423152 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS (Akun Baru)
			423153 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B (Akun Baru)
			Penambahan Akun (S-2613/PB/2013 tanggal 10 April 2013) :
			423292  Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (Akun Baru)
			423293  Pendapatan Bea Lelang Pegadaian ( Akun Baru)
			Ket : instalasi update referensi 06.02  dilakukan setelah update aplikasi 05.003, instalasi update ini juga sekaligus memperbaiki akun 524113 dan 524114 yang sempat kehapus.
Aplikasi
Ver.06.004		02-Jul-13	Penambahan Validasi Akun 169XXX (Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Amortisasi) terkait Rekonsiliasi BMN (Internal)

DOWNLOAD DI SINI

Aplikasi RKAKL-DIPA 2014

1. Install Data RKAKL-DIPA 2014 (10-07-2013) N E W
2. Install Modul RKAKL 2014 (09-07-2013) N E W
3. Install Runtime VFP 10.0 (09-07-2013) N E W Download Materi Sosialisasi Petunjuk Penyusunan RKAKL 2014 dan Materi Sosialisasi Aplikasi RKAKL 2014

S-4599/PB/2013 TENTANG PENJELASAN LEBIH LANJUT PENGGUNAAN AKUN PERJALANAN DINAS

PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA BULAN KETIGA BELAS TAHUN 2013

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 292-1/SEK/KU.01/7/2013 tanggal 4 Juli 2013, perihal Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas Tahun 2013, yang ditujukan untuk Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan Mahkamah Agung RI serta para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)
Suratnya

Update Aplikasi GPP Satker Versi 21 Juni 2013

Setelah release aplikasi GPP 2013, dan telah dilakukan update Aplikasi tanggal  14 Mei 2013 dan telah digunakan oleh satker dan KPPN, ternyata masih banyak laporan berbagai KPPN dan Satker bahwa ada beberapa menu yang belum dapat digunakan secara baik dan eror disana sini, terutama untuk Pembuatan Gaji bulan 13 Tahun 2013 dimana tetap terpilih gaji bulan Juli 2013.

Download di sini  

MAHKAMAH AGUNG RAIH OPINI WTP

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung resmi meraih opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) dari BPK pada hari ini Senin, 24 Juni 2013 di auditorium BPK RI. Penyerahan opini ini secara resmi diterima oleh ketua Mahkamah Agung, Dr. HM Hatta Ali, SH., MH pada acara Penyampaian opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga-lembaga negara tahun 2012 kepada pimpinan lembaga negara.

"Yang membuat istimewa capaian WTP bagi Mahkamah Agung adalah karena Mahkamah Agung terdiri dari 1633 satker, dimana lembaga yang lain hanya terdiri dari paling banyak 70 sakter yaitu BPK. Yang lain, seperti DPR, MPR, MK, KY bahkan hanya satu satker." Kata ketua BPK, Hadi Poernomo dalam sambutannya yang disambut aplaus meriah dari para undangan.

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR. 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Untuk lebih jelasnya perihal tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut diatas.(indah/humas)

• PERATURAN SEKMA RI NO. 02 TAHUN 2013

PP No. 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke 13 dalam Tahun Anggaran 2013

 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke 13 dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensuin/Tunjangan


Download di sini

Sudah 56 K/L Mendapat Tunjangan Kinerja

 

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri (PNS). Selain dengan kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, juga melalui perbaikan struktur penggajian, dan pemberian tunjangan berbasis kinerja.

Tunjangan kinerja, saat ini sudah diberikan terhadap 56 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. “Namun besarannya masih sekitar 40 – 50 persen dari pagu yang ditetapkan,” ujar Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, Senin (18/03).

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) MA TAHUN 2012

JAKARTA - HUMAS, Berikut dilampirkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2012.

• LAKIP TAHUN 2012

Siaran Pers Opini BPK atas LKPP 2012

S-01222/AG/2013 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran MA RI 2013

S-01222/AG/2013 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran MA RI tanggal 07 Juni 2013. Revisi buka blokir Satker Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan satker lain lingkup Mahkamah Agung RI.

Download S-01222/AG/2013

PENYUSUNAN LAKIP

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 156/BUA/OT.01.2/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal Penyusunan LAKIP, yang ditujukan untuk Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

• SURAT PENYUSUNAN LAKIP
• CONTOH LAKIP
• CONTOH RENSTRA

Aplikasi SIMAK-BMN 2013

Aplikasi dan PETUNJUK OPERASIONAL APLIKASI MIGRASI dan penyusutan pertama kali SIMAK BMN

Download  di sini

PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Nomor : PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Download di sini

Update SPM 13.0.5

  - Perbaikan menu Transfer Pagu dan Revisi Pagu
  - Perbaikan menu Cetak SPP
  - Perbaikan menu Monitoring Data Kontrak terkait pesan 'too long for norevisi'
  - Perbaikan menu Penyesuaian Realisasi Pada Pagu

Download di sini 

APLIKASI SIMAK BMN 2013 (Launching Version)

Instalasi Aplikasi, Database dan Tools

1. Bila menggunakan Windows XP cukup double klik installer-DBBMN13, InstallerBMNKPB13, dan Installer-MigrasiBMN 2013;

2. Bila menggunakan os versi Windows Vista ke atas,disarankan menggunakan klik kanan “Run As Administrator”;

3. Instalasi Database BMN13 (DBBMN13) dilakukan hanya sekali selanjutnya update (bila ada).

4. Installer Aplikasi SIMAKBMN dan Tool Migrasi dapat dilakukan lebih dari sekali (bila aplikasi rusak,dll).

5. Aplikasi dan Database menggunakan versi resmi yang terakhir (terupdate).

Download di sini

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LPSE MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta-Humas: Menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 080-1/SEK/KU.01/2/2013 tentang Penggunaan LPSE Mahkamah Agung sebagai wadah informasi pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja di Mahkamah Agung.
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang belum membuat Admin Agency, Sub Admin Agency dan Verifikator untuk segera menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut di atas. Apabila ingin melaksanakan pelatihan LPSE Mahkamah Agung RI diharapkan untuk konfirmasi jadwal pelatihan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.
Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan surat selengkapnya.

• Surat Tindak Lanjut Penggunaan LPSE