Apa itu e-Monev 2012 ? Ini dia jawabannya.

Penerapan PP 39/2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang handal dapat membantu menghimpun informasi capaian kinerja secara lengkap dan cepat. Informasi capaian kinerja yang lengkap dapat menjadi masukan bagi proses pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, serta bagi umpan balik terhadap tahap perencanaan selanjutnya. Sistem Monev yang handal diharapkan akan juga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan untuk fase selanjutnya. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (Renja-KL dan RKA-KL) harus terus dipantau pelaksanaan selama Tahun Anggaran berjala.

Sistem Monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan perlu terus dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Penyempurnaan mekanisme dan pelaporan monev, secara langsung mengharuskan terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dievaluasi.

Apa itu e-Monev 2012 ? Ini dia jawabannya.

Penerapan PP 39/2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang handal dapat membantu menghimpun informasi capaian kinerja secara lengkap dan cepat. Informasi capaian kinerja yang lengkap dapat menjadi masukan bagi proses pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, serta bagi umpan balik terhadap tahap perencanaan selanjutnya. Sistem Monev yang handal diharapkan akan juga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan untuk fase selanjutnya. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (Renja-KL dan RKA-KL) harus terus dipantau pelaksanaan selama Tahun Anggaran berjala.

Sistem Monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan perlu terus dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Penyempurnaan mekanisme dan pelaporan monev, secara langsung mengharuskan terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dievaluasi.

Model Aplikasi SAKTI

Bukan perkara mudah melakukan standardisasi sistem untuk 23.533 Satuan Kerja (Satker). Terlebih, mereka mendapatkan DIPA pada tahun 2012 dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai kompleksitas.

Kompleksitas pada Satker itu ada beberapa kategori, mulai dari satker dengan tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi, sedang  dan rendah. Kemudian, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM),  setiap satker juga memiliki latar belakang berbeda. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam melakukan desain pengembangan Aplikasi SAKTI.Suatu pengembangan sistem harus memperhatikan kebutuhan pengguna, agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Model Aplikasi SAKTI

Bukan perkara mudah melakukan standardisasi sistem untuk 23.533 Satuan Kerja (Satker). Terlebih, mereka mendapatkan DIPA pada tahun 2012 dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai kompleksitas.

Kompleksitas pada Satker itu ada beberapa kategori, mulai dari satker dengan tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi, sedang  dan rendah. Kemudian, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM),  setiap satker juga memiliki latar belakang berbeda. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam melakukan desain pengembangan Aplikasi SAKTI.Suatu pengembangan sistem harus memperhatikan kebutuhan pengguna, agar dapat diimplementasikan dengan baik.

BPK: Perjalanan Dinas Fiktif Rugikan Negara Rp77 Miliar

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, hasil pemeriksaan signifikan semester I tahun 2012, yang perlu mendapat perhatian dari pemangku kepentingan antara lain mengenai perjalanan dinas.

Ketua BPK, Hadi Poernomo, menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kerugian negara atau daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77, miliar.

"Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan," kata Hadi, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (2/10).

Dijelaskan Hadi, penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuang pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hadi menambahkan, pengendalian oleh atasan langsung juga lemah. Pejabat terkait tidak memerivikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.

"Serta terdapat biro perjalanan dinas yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu," kata Hadi.

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri tidak mau membeberkan Kementerian mana saja yang menduduki peringkat paling banyak melakukan perjalanan fiktif. Ia menyatakan takut salah, karena menyangkut masalah angka. "Nanti Humas akan menyiapkan," tegasnya.

Sumber : JPNN

BPK: Perjalanan Dinas Fiktif Rugikan Negara Rp77 Miliar

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, hasil pemeriksaan signifikan semester I tahun 2012, yang perlu mendapat perhatian dari pemangku kepentingan antara lain mengenai perjalanan dinas.

Ketua BPK, Hadi Poernomo, menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kerugian negara atau daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77, miliar.

"Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan," kata Hadi, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (2/10).

Dijelaskan Hadi, penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuang pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hadi menambahkan, pengendalian oleh atasan langsung juga lemah. Pejabat terkait tidak memerivikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.

"Serta terdapat biro perjalanan dinas yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu," kata Hadi.

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri tidak mau membeberkan Kementerian mana saja yang menduduki peringkat paling banyak melakukan perjalanan fiktif. Ia menyatakan takut salah, karena menyangkut masalah angka. "Nanti Humas akan menyiapkan," tegasnya.

Sumber : JPNN

Standard Operating Procedures (SOP) SAKTI “Sebuah Langkah Maju Menuju Implementasi SAKTI”

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. SOP adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan oleh siapa, untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. SOP perlu disusun secara sederhana dengan tahapan prosedur yang jelas serta menggunakan format yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pedoman bagi setiap pengguna dalam melaksanakan setiap proses bisnis yang termuat dalam SOP tersebut.