MAHKAMAH AGUNG RAIH OPINI WTP

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung resmi meraih opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) dari BPK pada hari ini Senin, 24 Juni 2013 di auditorium BPK RI. Penyerahan opini ini secara resmi diterima oleh ketua Mahkamah Agung, Dr. HM Hatta Ali, SH., MH pada acara Penyampaian opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga-lembaga negara tahun 2012 kepada pimpinan lembaga negara.

"Yang membuat istimewa capaian WTP bagi Mahkamah Agung adalah karena Mahkamah Agung terdiri dari 1633 satker, dimana lembaga yang lain hanya terdiri dari paling banyak 70 sakter yaitu BPK. Yang lain, seperti DPR, MPR, MK, KY bahkan hanya satu satker." Kata ketua BPK, Hadi Poernomo dalam sambutannya yang disambut aplaus meriah dari para undangan.

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR. 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Untuk lebih jelasnya perihal tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut diatas.(indah/humas)

• PERATURAN SEKMA RI NO. 02 TAHUN 2013

PP No. 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke 13 dalam Tahun Anggaran 2013

 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke 13 dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensuin/Tunjangan


Download di sini

Sudah 56 K/L Mendapat Tunjangan Kinerja

 

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri (PNS). Selain dengan kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, juga melalui perbaikan struktur penggajian, dan pemberian tunjangan berbasis kinerja.

Tunjangan kinerja, saat ini sudah diberikan terhadap 56 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. “Namun besarannya masih sekitar 40 – 50 persen dari pagu yang ditetapkan,” ujar Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, Senin (18/03).

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) MA TAHUN 2012

JAKARTA - HUMAS, Berikut dilampirkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2012.

• LAKIP TAHUN 2012

Siaran Pers Opini BPK atas LKPP 2012

S-01222/AG/2013 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran MA RI 2013

S-01222/AG/2013 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran MA RI tanggal 07 Juni 2013. Revisi buka blokir Satker Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan satker lain lingkup Mahkamah Agung RI.

Download S-01222/AG/2013